KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH
1.
Kebijaksanaan
Pemerintah
A. Periode 1966 -
1969
Pada permulaan orde baru, program
pemerintahan berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama
pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah terebut dilakukan karena
adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi
kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab dari kurang lancarnya
program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.
Pelaksanaaan pembangunan Orde Baru bertumpu
kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai
berikut :
v Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
v Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi
v Stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis.
Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka
panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang
disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
B.
Periode Pelita I
Dilaksanakan mulai 1 April 1969
sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup
rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap
berikutnya.
Kebijaksanaan pada periode Pelita 1 ini
dimulai dengan :
v Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport
dan import
v Peraturan
Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan
sasaran pokoknya adalah :
1.
Kestabilan harga bahan pokok
2.
Peningkatan nilai ekspor
3.
Kelancaran impor
4.
Penyebaran barang di dalam negeri
C.
Periode Pelita II
Dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran
utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja
D.
Periode Pelita III
Pelita III (Pembangunan Lima Tahun) ini dilaksanakan
tanggal 1 April 1979-31 Maret 1984. Dalam Pelita III ini berisikan tentang
pembangunan nasional jangka panjang tahap I setelah berhasil melewati kondisi
politik pada masa sebelumnya.
Dalam pembangunannya, Pelita III lebih bepedoman pada
“Trilogi Pembangunan” yang mempunyai suatu tujuan yaitu terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berikut ini adalah isi dari Trilogi Pembangunan:
v Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
v Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
v Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Selain itu, Pelita III ini lebih menitikberatkan pada
sektor pertanian menuju swasembada pangan dan lebih memperbanyak lagi industri
yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Beberapa titikberat pembangunan
tersebut adalah pemerataan yang dikenal dengan “Delapan Jalur Pemerataan” yang berisi:
1.
Pemerataan pemenuhan
kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan
2.
Pemerataan memperoleh
kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
3.
Pemerataan pembagian
pendapatan.
4.
Pemerataan kesempatan
kerja
5.
Pemerataan kesempatan
berusaha
6.
Pemerataan kesempatan
berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7.
Pemerataan penyebaran
pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
8.
Pemerataan kesempatan
memperoleh keadilan.
E. Periode Pelita IV
Pelita IV ini dilaksanakan tanggal 1 April 1984-31Maret 1989. Pada
periode Pelita IV ini, letak titikberatnya hampir sama dengan periode Pelita
III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita III lebih menekankan
pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada
periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan”.
Selain itu, yang ditargetkan dalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya
program KB dan rumah untuk keluarga.
Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor pertanian
berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia memproduksi beras 25,8
ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian
Dunia) pada tahun 1985.
Berikut
adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk periode ini:
1. Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan
ekspor nonmigas dan pengurangan biaya tinggi dengan;
a. Pemberantasan pungutan liar (pungli)
b. Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman
c. Mempermudah prosedur kepabeanan
2. Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor
swasta di bidang ekspor dan penanam modal
3. Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak
dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri
4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang
perdagagan, moneter, dan penanam modal dengan cara:
a. Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan
penolong dan bahan baku
b. Proteksi produksi yang lebih efisien
c. Kebijakan penanam modal
5. Paket Kebijakan 15 Januari 1987, peningkatan
efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas
untuk meningkatkan ekspor nonmigas
6. Dll
F. Periode Pelita V
Kebijakan pada periode ini lebih ditekankan pada pengawasan, pengendalian
dan upaya kondusif untuk dilanjutkan ke Pembangunan Jangka Panjang tahap II
karena Pelita V ini merupakan akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap
I.
Pada
periode Pelita V ini, lebih menitikberatkan pada sektor:
1. Pertanian
a. Lebih meningkatkan produksi hasil pertanian
b. Menetapkan swasembada pangan.
2. Industri
a. Menghasilkan barang ekspor
b. Lebih banyak menyerap tenaga kerja
c. Industri pengolahan hasil pertanian
d. Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.
Selanjutnya adalah menuju kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tahap II, yaitu Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.
2.
Kebijaksanaan
Moneter
A.
Pengertian
Ada beberapa pengertian mengenai kebijakan
moneter, yaitu :
a.
Kebijakan yang bertujuan untuk
mendapatkan suatu perkembangan pada aktivitas perekonomian yang berasal dari
otoritas moneter di dalam suatu bentuk pengendalian agregat moneter
b.
Suatu proses yang memiliki tujuan
untuk mengontrol persediaan uang dalam suatu negara agar lebih efektif dalam
pemakaiannya
c.
Kebijakan yang memiliki tujuan
menjaga suatu kestabilan ekonomi (contohnya dalam kesempatan kerja), dan agar
dapat meraih keseimbangan internal (contohnya dalam pemerataan pembangunan)
serta eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)
d.
Usaha dalam pertahanan kestabilan
harga serta usaha pencapaian tingkat perekonomian suatu negara yang tinggi
secara kontinu.
B.
Tujuan
Tujuannya antara lain sebagai berikut :
a.
Membantu pemerintah dalam hal
pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan
yang normal
b.
Menjaga harga agar terus stabil
c.
Menjaga perekonomian negara agar
tetap stabil
d.
Mengedarkan dan menyebarluaskan
mata uang yang menjadi alat pertukaran dalam perekonomian negara
e.
Memperbaiki serta meningkatkan
neraca Perdagangan Kerja Masyarakat
f.
Megembangkan peluang kerja agar
pengangguran berkurang
g.
Distribusi likuiditas secara
maksimal agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat terealisasi dalam
berbagai sektor dan aspek ekonomi
h.
Membantu dalam hal penyeimbang
kebutuhan likuiditas perekonomian dengan stabilitas pada tingkat harga.
C.
Penggolongan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dibagi dan digolongkan
menjadi :
a. Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan Moneter Kontraktfi atau dalam bahasa Inggrisnya
lebih dikenal dengan sebutan Monetary Contractive Policy, merupakan
kebijakan yang dibuat dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Biasanya dilakukan saat terjadi inflasi di suatu negara.
b. Kebijakan Moneter Ekspansif
Kebijakan Moneter Ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya lebih
dikenal dengan sebutan Monetary Expansive Policy merupakan
kebijakan yang dibuat dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar di
masyarakat dan merupakan kebalikan dari Kebijakan Moneter Kontraktif.
Penggunaan kebijakan ini biasanya dalam hal mengatasi banyaknya pengangguran
yang ada di suatu negara tersebut, serta saat suatu negara mengalami resesi.
D.
Aspek – aspek Yang Menentukan
Penilaian Keberhasilan Kebijakan Moneter
Ada beberapa aspek yang membuat suatu
kebijakan moneter dinilai berhasil atau tidak, yaitu :
a.
Peluang Kerja
b.
Kestabilan Harga
c.
Neraca Pembayaran Internasional
E.
Pelaksanaan Instrumen Kebijakan
Moneter
Kebijakan moneter dapat dilaksanakan dengan
menjalankan instrumen – instrumen yang antara lain sebagai berikut :
a.
Rasio Cadangan Wajib
Atau dalam bahasa inggris disebut Reserve
Requirement Ratio merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan
langkah memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pemerintah. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah
harus menurunkan rasio cadangan wajib, begitupun sebaliknya
b.
Kredit Selektif
Merupakan usaha untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar di masyarakat dengan cara meperketat hal pemberian kredit
yang dilakukan Bank Sentral
c.
Fasilitas Diskonto
Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Discount
Rate merupakan usaha mengatur
jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum.
d.
Himbauan Moral
Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Moral
Persuasion merupakan suatu kebijakan moneter dengan tujuan mengontrol
jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memberian himbauan kepada
pelaku – pelaku ekonomi.
e.
Operasi Pasar Terbuka
Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Open
Market Operation adalah suatu upaya mengontrol jumlah uang yang beredar
dengan cara membeli ataupun menjual surat berharga pemerintah atau goverment
securities. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka
pemerintah harus membeli surat berharga pemerintah. Tetapi, sebaliknya. Jika pemerintah
ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakatnya.
f. Politik
Sanering
Politik ini hanya akan dilakukan jika
keadaan perekonomian suatu negara mencapai hiper inflasi. Contoh konkritnya
adalah pada tanggal 13 Desember 1965,
Bank Indonesia pernah melakukan pemotongan uang dari Rp. 1000,00 menjadi hanya
Rp. 1,00.
3.
Kebijaksanaan
Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
pemerintah menyangkut hal penerimaan dan pengeluaran negara, dengan kata lain
kebijakan fiskal untuk mendapatkan dana dan kebijaksanaan pemerintah untuk
melakukan pembangunan.
Dari
semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara dan pengeluaran Negara yang dapat
diatur oleh kebijakan fiskal.
A. Tujuan kebijakan
fiskal
Untuk mempengaruhi jalannya perekonomiannya
itu dengan cara mempebesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah,
jumlah transfer pemerintah, pajak pemerintah yang mempengaruhi pendapatan
nasional, dan memperbesar tingkat kesempatan kerja .
B. Kebijakan Fiskal dibedakan menjadi :
a.
Kebijakan Fiskal Ekspansioner : Peningkatan
belanja pemerintah dan penurunan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat
dalam perekonomian.
Tujuan : Untuk meningkatkan produk domestik
bruto dan menurunkan angka pengangguran
b. Kebijakan
fiscal kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak
untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.
Tujuan : Untuk mengontrol Inflasi
c.
Kebijakan fiskal sisi penawaran :
Kebijakan fiskal ini dapat secara langsung mempengaruhi permintaan dan
penawaran agregat
C. Masalah dalam
kebijakan fiskal
v Masalah
waktu
v Pertimbangan
politis
v Respon
pelaku ekonomi dunia
v Dampak
Crowding-out
v Kondisi
perekonomian dunia
D. Instrumen kebijakan fiskal
Adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
E. Macam kebijakan fiskal
a.
Kebijakan fiskal otomatis,
meliputi :
·
Perubahan otomatis dalam
penerimaan pajak
·
Asuransi pengangguran,
kesejahteraan, dan transfer payment lainnya.
b.
Kebijakan fiskal bebas, meliputi
:
·
Pekerjaan umum dan program
pengeluaran pemerintah lainnya
·
Proyek padat karya
·
Tingkat pajak
·
Pekerjaan umum
F. Indikator kebijakan fiskal
Dalam kebijakan fiskal, indikator yang
dipakai adalah anggaran defisit yaitu
selisih antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
G
=Pengeluaran pemerintah
T
= Pajak
Y
= PendapatanNasional
4.
Kebijaksanaan
Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri
Kebijakan
ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan
cara mengubah penerimaan dan lebih menekankan pengeluaran pemerintah. Seperti
kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal akan berdampak pada perekonomian
lewat pengeluaran negara, maupun penerimaan negara itu sendiri. Selain pengaruh
dari anggaran defisitnya, yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran negara,
Bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara serta jenis sumber
penerimaan negara ternyata berpengaruh juga terhadap perekonomian suatu negara.
Di
dalam perhitungan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN), jenis-jenis penerimaan yang dapat dikatakan sebagai
penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai
pengeluaran negara. Dan yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah
pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian
dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dari hasil
perhitungaan tersebut akan diperoleh besarnya surplus APBN dan digunakan untuk
membayar hutang pemerintah.
Kebijakan
ekonomi yang mengatur jumlah uang beredar agar terjadinya kestabilan harga dan
inflasi dan peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang
beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang
yang beredar. Dan kebijakan moneter di tunjukkan agar jumlah likuiditasnya
dalam jumlah yang tepat sehingga transaksi perdagangan pun menjadi lancar tanpa
menyebabkan timbulnya tekanan inflasi.
5. Kebijaksanaan
Subsidi BBM
Penerimaan Negara dari minyak
nasional habis untuk subsidi harga bbm . padahal penerimaan migas itu dapat
digunakan untuk membangun infrastruktur dan menuntaskan kemiskinan di Indonesia
ini. Dan asumsi produksi minyak sebesar 930.000 barrel per hari dan harga
minyak 105 dollar AS per barrel dengan kurs Rp 9.000 per dollar. Hal ini
berarti pendapatan pemerintah mencapai Rp205 triliun.
Sementara subsidi bbm dengan asumsi
harga bbm naik Rp1500 per liter untuk harga minyak dan 105 dollar AS per barrel
adalah 137 triliun. Jika harga bbm tidak naik , maka subsidinya Rp178 triliun.
Dengan asumsi seperti itu
pendapatan pemerintah dari minyak hampir habis, sisamya hanya Rp 8 triliun,
untuk subsidi harga bbm apabila harga bbm dinaikkan Rp 1.500 per liter. Tetapi
jika harga minyak dinaikkan maka akan berkurang Rp 33 triliun.
Asumsi harga minyak 90 dollar AS
(APBN 2012) butuh subsidi Rp 123 triliun. Yang berarti “ kenaikan harga minyak
15 dollar AS per barrel mengakibatkan subsidi Rp 55 triliun atau setiap
kenaikan harga minyak 1 dollar AS per barrel mengakibatkan deficit Rp 3.67
triliun.
Untuk itu pengurangan subsidi bbm perlu dilakukan agar penerimaan migas
bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Dan seharusnya
pemberantasan korupsi juga harus sangat ditegakkan agar tidak adanya
penyelewengan biaya subsidi ini,karena tidak banyak rakyat kecil yang belum
merasakan subsidi bbm tersebut.
Sumber :
1. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf
10.
http://fadilfadilblogspotcom-alpachino.blogspot.com/2011/04/kebijakan-fiskal-dan-moneter-sektor.html
11.
www.kompas.com
Disusun Oleh :
1. Andi Kartika
Merdeka Nudawati (20211736)
2. Fairuz Dyasano
Putri (29211081)
3. Mega Puspitawati
(27211837)
4. Putri Arumdyah
Lestari (25211634)
5. Raycard Destion
Daniel (25211919)
6. Sharfina
Meizaningrum (26211727)
