MATERI PAJAK 1

PENGERTIAN PAJAK

Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung, mengatakan “pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodic yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (=Negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu sasaran pemajakan ,yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.”

Menurut Mr.Dr.N.J.Feldmann, mengatakan “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Prof.Dr.M.J.H.Smeets, mengatakan “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”  

Menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja, mengatakan “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemintro,S.H.,mengatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal kontraprestasi yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah :

1.      Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

2.      Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga  dapat dipaksakan.

3.      Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4.      Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5.      Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

6.      Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7.      Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

FUNGSI PAJAK

Fungsi budgetair/Financial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Penerimaan dari sector pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun anggaran 1996/1997 jumlah penerimaan pajak mendoninasi 61,78% dari total penerimaan APBN atau 71,59% dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang sempat menjadi primadona pada saat oil boom ternyata pada tahun yang sama hanya menyumbang 18,06% dari total penerimaan dalam negeri, sedangkan penerimaan bukan pajak hanya memberikan sumbangan sebesar 10,35% terhadap penerimaan dalam negeri.

Fungsi regulerend/fungsi mengatur yaitu pajak yang digunakan sebagai alat fungsi mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, social maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

1.      Pemberian insentif pajak (misalnya: tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

2.      Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3.      Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

PENDEKATAN TERHADAP PAJAK

Sebagai sesuatu yang ada di masyarakat, pajak dapat didekatindari berbagai segi, misalnya dari segi sosiologi, dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi hukum,dsb. Pada bagian ini hanya akan dibahas mengenai pendekatan pajak dari segi hukum dan ekonomi.

1.      Pajak ditinjau dari segi hukum

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa :

“Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seorang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapt ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.[1]”

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. Akan tetapi, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal yakni :

a.       Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang, sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang dan tidak lahir karena perjanjian.[2]

b.      Dalam perikatan perdata hubungan hukum terjadi di antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/sederajat, sementara di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. Dalam hal ini perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu[3] untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara yang dapat dipaksakan. Dari pendekatan seperti itu pajak menitikberatkan pada perikatan dan hak kewajiban dari para pihak. Dalam hal ini perikatan terjadi antara pihak selaku fiscus[4] dengan rakyat selaku subyek pajak/wajib pajak. Perikatan antara fiscus dengan subyek pajak/wajib pajak tersebut memberikan posisi yang berada kepada para pihak.

2.      Pajak ditinjau dari segi ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, pajak dapat dilihat dari sisi mikroekonomi maupun dari sisi makro ekonomi. Seperti dikatakan oleh Rochmat Soemitro, bahwa:

Dari segi mikro ekonomi mengurangi income individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari segi makro ekonomi, pajak merupakan income bagi masyarakat (Negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada Negara terhadap wajib pajak.[5]

PENGENAAN PAJAK

A.    Stelsel Pajak

Stelsel pajak pada umumnya tidak terlepas dari system pemungutan, hal tersebut karena keduanya saling berkaitan. System oemungutan pajak lebih menekankan masalah waktu dimana pada umumnya ada tiga system, yaitu system pemungutan pajak didepan, pemungutan pajak ditengah dan pemungutan pajak dibelakang.

1.      Stelsel riil/nyata

Dalam stelsel riil/nyata pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari obyek pajak yang sesungguhnya. Apabila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan misalnya, maka pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.

2.      Stelsel anggapan

Berbeda dengan stelsel riil dimana pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari obyek pajak yang sesungguhnya, maka dalam stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum (fictie) tertentu. Sekalipun dasarnya adalah anggapan, tetapi anggapan ini tidaklah dengan serta merta dan sembarang saja. Fictie hukum yang dipakai ini misalnya menganggap bahwa penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak adalah sama besarnya untuk setiap tahun pajak.

3.      Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan dari dua stelsel yang telah diuraikan di atas dan sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua stelsel sebelumnya. Dalam stelsel campuran, utang pajak dikenakan dengan mendasarkan stelsel fictie pada awal masa/tahun pajak yang itu merupakan ketetapan yang bersifat sementara, dimana setelah masa/tahun pajak berakhir akan dikoreksi berdasarkan keadaan dari penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak.

B.     Sistem pemungutan pajak

Maksud sistem pemungutan pajak yaitu sebagai sistem pemungutan tidak hanya sebatas pada masalah waktu seperti yang telah disebut dalam uraian mengenai stelsel, melainkan juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak. Seperti diketahui bahwa dikenal dengan adanya beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1.      Official assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

a.       Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus;

b.      Wajib pajak bersifat pasif;

c.       Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak[6] oleh fiscus.

Dalam sistem ini pihak fiscus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak.

2.      Self assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini :

a.       Wewenang utk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;

b.      Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

c.       Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem self assessment ini diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini, subyek pajak/wajib pajaknya relative terbatas, tidak seperti dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

3.      With holding sytem, yaitu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang banyak melakukan tanggung jawab pajak adalah pihak ketiga. Dapat dilihat dalam pajak penghasilan, khususnya PPh. Pasal 21, dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan sebagainya yang kepadanya diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan.

C.    Tarif pajak

Besarnya utang pajak ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (tax base) dan tariff yang diterapkan terhadapnya (tax rates). Oleh karena itu, untuk menentukan besarnya pajak dapat digunakan rumus :

T = Tb x Tr

T adalah  besarnya utang pajak (tax)

Tb adalah dasar pengenaan pajak (tax base)

Tr adalah tarif pajak (tax rates).

Ada beberapamacam tarif yang dikenal didalam pajak. Dari macam-macam tarif tersebut tidak semuanya diterapkan didalam praktek karena akan menimbulkan masalah keadilan. Macam-macam tarif itu adalah:

1.      Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tariff pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Contoh : Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp. 3000

Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah Pajak
Rp.10.000.000 Rp.20.000.000 Rp.30.000.000 Rp.40.000.000	Rp.3.000 Rp.3.000 Rp.3.000 Rp.3.000

2.      Tarif Proporsional atau Sebanding

Tariff proporsional yaitu tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : tarif PPN 10%

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp.10.000.000 Rp.20.000.000 Rp.30.000.000 Rp.40.000.000	10% 10% 10% 10%	Rp.1.000.000 Rp.2.000.000 Rp.3.000.000 Rp.4.000.000

                                                                                                                                   

3.      Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a.       Tarif progresif-proporsional

b.      Tarif progresif-progresif

c.       Tarif progresif-degresif

Tarif progresif-proporsional yaitu tariff pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar.

Tarif progresif-progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar.

Tarif progresif-degresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.

4.      Tarif Degresif

Tarif degresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a.       Tarif degresif-proporsional

b.      Tarif degresif-progresif

c.       Tarif degresif-degresif

Tarif degresif-proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar.

Contoh tarif degresif-proporsinal absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 10 juta Rp 20 juta Rp 30 juta Rp 40 juta	s.d Rp 10 juta = 25% di atas Rp 10 juta s.d Rp 20 juta = 20% di atas Rp 20 juta s.d Rp 30 juta = 15% di atas Rp 30 juta = 20%	- 5% 5% 5%	Rp 2,5 juta (10 juta x 25 %) Rp 4 juta (20 juta x 20%) Rp 4,5 juta (30 juta x 15%) Rp 4 juta (40 juta x 10%)

Contoh tarif degresif-proporsional berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 100 juta Rp 200 juta Rp 300 juta Rp 400 juta	s.d Rp 10 juta = 25% di atas Rp 10 juta s.d Rp 20 juta = 20% di atas Rp 20 juta s.d Rp 30 juta = 15% di atas Rp 30 juta = 10%	- 5% 5% 5%	Rp 2,5 juta (10 juta x 25 %) Rp 4 juta (10 juta x 25% + 10 juta x 20%) Rp 6 juta (10 juta x 25% + 10 juta x 20% + 10 juta x 15%) Rp 7 juta (10 juta x 25% + 10 juta x 20% + 10 juta x 15% + 10 juta x 10%)

                

Tarif degresif yaitu tariff pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.

Tarif degresif-degresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarinya semakin kecil.

Contoh tarif degresif-degresif absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 10 juta Rp 20 juta Rp 30 juta Rp 40 juta	s.d Rp 10 juta = 40% di atas Rp 10 juta s.d Rp 20 juta = 25% di atas Rp 20 juta s.d Rp 30 juta = 15% di atas Rp 30 juta = 10%	- 15% 10% 5%	Rp 4 juta (10 juta x 40 %) Rp 5 juta (20 juta x 25%) Rp 4,5 juta (30 juta x 15%) Rp 4 juta (40 juta x 10%)

Contoh tarif degresif-degresif berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp 100 juta Rp 200 juta Rp 300 juta Rp 400 juta	s.d Rp 10 juta = 40% di atas Rp 10 juta s.d Rp 20 juta = 25% di atas Rp 20 juta s.d Rp 30 juta = 15% di atas Rp 30 juta = 10%	- 15% 10% 5%	Rp 4 juta (10 juta x 40 %) Rp 6,5 juta (10 juta x 40% + 10 juta x 25%) Rp 8 juta (10 juta x 40% + 10 juta x 25% + 10 juta x 15%) Rp 9 juta (10 juta x 40% + 10 juta x 25% + 10 juta x 15% + 10 juta x 10%)

Di samping tarif-tarif di atas, masih ada yang di sebut tarif bentham/sistem bentham yaitu tarif pajak yang memodifikasi tarif proporsinal dengan memberikan jumlah tertentu sebagai batas tidak kena pajak yang tidak di kenakan pajak, pajak hanya dikenakan atas jumlah yang melebihi batas tidak kena pajak. Tarif ini akan menghasilkan tarif efektif yang berbeda-beda, tarif efektif tidak pernah mencapai tarif pajak yang ditentukan tetapi semakain mendekati kalau objek pajaknya semakin besar.

Contoh :

Objek Pajak	Batas Tidak Kena Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak	Tarif Efektif
Rp 5 juta Rp 10 juta Rp 20 juta Rp 30 juta Rp 40 juta	Rp 5 juta Rp 5 juta Rp 5 juta Rp 5 juta Rp 5 juta	0 Rp 5 juta Rp 15 juta Rp 25 juta Rp 35 juta	10% 10% 10% 10% 10%	0 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 2.500.000 Rp 3.500.000	0% 5% 7,5% 8,33% 8,75%

Sistem ini di Indonesia di adaptasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Suandy, Erly.,2002, Hukum Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.

Pudyatmoko, Sri.,2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta.

---

[1]  Rochmat Soemintro, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan 1.

[2]  Rochmat Soemintro, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak,PT.Eresco Bandung.

[3]  Dalam bidang pajak mereka sering disebut sebagai “subyek pajak”, yakni mereka yang telah memenuhi syarat subyektif dan dibedakan dengan “wajib pajak”, dimana selain memenuhi syarat subyek maka harus memenuhi syarat obyek pula.

[4]  Dalam hal ini istilah “fiscus” diartikan sebagai seluruh aparatur pajak sebagai wakil Negara.

[5] Rochmat Soemitro, 1992,Pengantar Singkat Hukum Pajak.

[6]  Yang dimaksud sebagai Surat Ketetapan Pajak disini tidak sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam UU Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang didalamnya terkandung denda. Akan tetapi Surat Ketetapan Pajak disini maksudnya sebagai Surat yang isisnya ketetapan mengenai jumlah utang pajak yang harus dibayar wajib pajak, yang dikeluarkan oleh fiscus. Sehingga SPPT termasuk dalam pengertian ini.

SOFTSKILL BHS.INDONESIA 2 "RINGKASAN AUDITING 1"

Auditing dan Profesi Akuntan Publik

Pengertian Auditing

Menurut Mulyadi “Auditing yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Sukrisno Agoes “Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaranlaporan keuangan tersebut”.

Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemeriksaan/auditing, yaitu :

1.      Proses yang sistematik

Pemeriksaan akuntan merupakan rangkaian proses dan proseduryang logis, berkerangka dan terorganisir.

2.      Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif

Dalam proses pemeriksaan, perolehan bukti mendasari pernyataan yang dibuat oleh perusahaan dan pengevaluasiannya tidak boleh berprasangka dan memihak.

3.      Pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi

Yang dimaksud dengan pernyataan dan kejadian ekonomi adalah proses akuntansi yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.

4.      Tingkat kesesuaian

Tingkat kesesuaian pernyataan ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan harus dapat dikuantitatifkan dan dikualitatifkan.

5.       Kriteria yang ditetapkan

Kriteria yang ditetapkan sebagai dasar pengukur pernyataan dapat berupa :

a.       Peraturan yang ditetapkan legislatif

b.      Ukuran prestasi yang ditetapkan manajemen

c.       Prinsip akuntansi yang lazim (di Indonesia PAI)

6.      Penyampaian hasil

Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan sering disebut dengan pengesahan. Penyampaian hasil ini umumnya dilakukan dalam bentuk laporan pemeriksaan akuntan (audit report).

7.      Pemakai yang berkepentingan

Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan pemeriksaan akuntan adalah investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur, manajemen, pemerintah dan organisasi buruh.

Jenis pemeriksaan akuntan

Pemeriksaan akuntan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu :

1.      Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar (fairness) sesuai kriteria PABU (Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum) dan dilakukan oleh External Auditor.

2.      Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan, misalnya ketepatan SPT-Tahunan dengan UU Pajak Penghasilan.

3.      Audit Operasional (Operasional Audit)
Tujuan untuk menilai prestasi, mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut.
Ukuran kesesuaiannya adalah keefisienan (perbandingan antara masukan dengan keluaran), keefektifan (perbandingan antara keluaran dengan target yang ditetapkan), serta kehematan/ keekonomisan. Audit ini sering disebut Manajemen audit atau performance audit

Selain itu Auditing dapat pula dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

1.      Auditing Eksternal
Merupakan kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Pelaksana adalah Akuntan Publik yang dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

2.      Auditing Internal
Merupakan kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan hasilnya untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor internal ini bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan.

3.      Auditing Sektor Publik
Merupakan kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat seperti pemerintah pusat maupun daerah. Auditor ini dibayar oleh pemerintah.

Tipe / Jenis Akuntan

Tipe akuntan/pemeriksa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu :

1.      Auditor Independen (Akuntan Publik)
Para praktisi individual atau anggota akuntan publik yang memberikan jasa auditing professional kepada klien

2.      Auditor Internal
Pelaksana merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

3.      Auditor Pemerintah
Pelaksana adalah auditor yang bekerja di Instansi pemerintah dengan tujuan utamanya untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Misalnya : BPKP dan BPK serta auditor perpajakan.

Profesi Akuntan Publik

Dasar : menurut Pasal 6 SK. Menkeu No. 43/1997 , izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan sbb. :

1.      Berdomisili di wilayah Indonesia

2.      Memiliki Registier Akuntan

3.      Menjadi anggota IAI

4.      Lulus ujian Sertifikasi AKuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI

5.      Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam dengan reputasi baik.

6.      Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 tahun.

7.      Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit.

Menurut sejarah untuk menjalani profesi akuntan publik harus memiliki register akuntan yang keluarkan oleh Departemen Keuangan RI sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 4 Undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Nomor register hanya dapat dberikan oleh Departemen Keuangan R.I kepada :

1.       Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Negeri yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

2.      Telah lulus mengikuti Ujian Negara Akuntansi (UNA)

Hirarki Kantor Akuntan Publik

Hirarki staf oraganisasi kantor akuntan publik sbb. :

1.      Partner (1 orang)
Merupakan Top Legal Client Relationship dengan tugas me-review (menelaah) pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.

2.      Manajer (1-2 orang)
Merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, me-review lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit.

3.      Akuntan Senior (3-4 orang)
Merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit,dan me-review pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahinya.

4.      Akuntan Yunior (5-6 orang)
Merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaa lapangan.

Teori, Konsep Dasar, Standar,  Materialitas dan Resiko  Pemeriksaan

Teori di klasifikasikan berdasar sifatnya menjadi dua yaitu :

1.      Teori Normatif adalah Teori yang seharusnya dilaksanakan

2.      Teori Deskriptif adalah Teori yang sesungguhnya dilaksanakan.

Menurut Prof. C.W. Schandl pada tahun 1978 yang mengembangkan pemikiran dari Mautz dan Sharaf, mengemukakan elemen-elemen dasar teori adalah sebagai berikut :

1.      Postulat yaitu : Konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu pembuktian.

2.      Teori yaitu : Dalil yang diterangkan oleh postulat.

3.      Struktur yaitu : Komponen disiplin tertentu dan hubungan antar komponen tersebut.

4.      Prinsip yaitu : Kaidah-kaidah yang diterapkan dalam praktik.

5.      Standar yaitu : Kualitas yang ditetapkan dalam hubungannya dengan praktik.

Menurut Mautz dan Sharaf teori auditing tersusun atas lima konsep dasar yaitu :

1.      Bukti (evidence)
Tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti adalah untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam pendapat auditor.
Secara umum usaha untuk memperoleh bukti dilakukan dengan cara , yaitu :
a. Authoritarianisme
Bukti diperoleh berdasar informasi dari pihak lain. Misalnya keterangan lisan manajemen dan karyawan, dan pihak luar lainnya, serta keterangan lisan tertulis berupa doklumen.
b. Mistikisme
Bukti dihasilkan dari intuisi. Misalnya pemeriksaan buku besar, dan penelaahan terhadap keterangan dari pihak luar.
c. Rasionalisasi
Merupakan pemikiran asumsi yang diterima. Misalnya penghitungan kembalioleh auditor, dan pengamatan terhadap pengendalian intern.
d. Emperikisme
Merupakan pengalaman yang sering terjadi. Misalnya perhitungan dan pengujian secara fisik.
e. Pragmatisme
Merupakan hasil praktik. Misalnya kejadian setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan.

2.      Kehati-hatian dalam pemeriksaan (Due Audit Care)
Konsep kehati-hatian dalam pemeriksaan, didasarkan pada issue pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab. Yang disebut Prudent Auditor. Konsep ini lebih dikenal dengan Konsep Konservatif

3.      Penyajian atau pengungkapan yang wajar (Fair Presentation)
Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan.
Konsep ini dijabarkan lagi dalam 3 subkonsep, yaitu :
a. Accounting Propriety : berhubungan dengan penerapan prinsip akuntansi tertentu dalam kondisi tertentu.
b. Adequate Disclosure : berkaitan dengan jumlah dan luas pengungkapan atau penyajian informasi
c. Audit Obligation : berkaitan dengan kewajiban auditor untuk independen dalam memberikan pendapat.

4.      Independensi (Independence)
Merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual , dan independensi secara bersama-sama.

5.      Etika Perilaku (Ethical Conduct)
Etika dalam auditing berkaitan dengan perilaku yang ideal seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit.

Norma / Standar Yang Diterima Umum
Standar Auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya yang harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen. Standar auditing terdiri atas tiga bagian yaitu :

1.      Standar Umum

a.       Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.
Pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional.

b.      Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ada 3 aspek independesi, yaitu :
· Independensi senyatanya
· Independensi dalam penampilan.
· Independensi dari sudut keahliannya atau kompetensinya.

c.       Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

2.      Standar Pekerjaan Lapangan

a.       Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya

b.      Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan

c.       Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3.      Standar Pelaporan

a.       Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

b.      Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya

c.       Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor

d.      Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “Risiko Audit” melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
Paragraf 4 SPAP SA Seksi 150 menjelaskan bahwa konsep “Materialitas” bersifat bawaaan dalam pekerjaan auditor independen. Dasar yang lebih kuat harus dicari sebagai landasan pendapat auditor independen atas unsur-unsur yang secara relatif lebih penting dan unsur-unsur yang mempunyai kemungkinan besar salah saji material.
Misalnya, dalam perusahaan dengan jumlah debitur yang sedikit, dengan nilai piutang yang besar, secara individual piutang itu adalah lebih penting dan kemungkinan terjadinya salah saji material juga lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai jumlah nilai piutang yang sama tetapi terdiri dari debitur yang banyak dengan nilai piutang yang relatif kecil.
Dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, persediaan umumnya mempunyai arti penting, baik bagi posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan, sehingga secara relatif persediaan memerlukan perhatian auditor yang lebih besar dibandingkan dengan persediaan dalam perusahaan jasa. Begitu pula, piutang umumnya memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan premi asuransi dibayar di muka.
Sedangkan paragraf 5 menjelaskan mengenai risiko audit. Pertimbangan atas risiko audit berkaitan erat dengan sifat audit. Transaksi kas umumnya lebih rentan terhadap kecurangan jika dibandingkan dengan transaksi persediaan, sehingga audit atas kas harus dilaksanakan secara lebih konklusif, tanpa harus menyebabkan penggunaan waktu yang lebih lama. Transaksi dengan pihak tidak terkait biasanya tidak diperiksa serinci pemeriksaan terhadap transaksi antarbagian dalam perusahaan atau transaksi dengan pimpinan perusahaan dan karyawan, yang tingkat kepentingan pribadi dalam transaksi yang disebut terakhir ini sulit ditentukan.
Pengendalian intern terhadap lingkup audit mempengaruhi besar atau kecilnya risiko salah saji terhadap prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah tingkat risiko pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA :

Halim, Abdul. (2013), Pemeriksaan Akuntansi 1, Jakarta: Universitas Gunadarma