KONSEP KOPERASI

KONSEP KOPERASI

KONSEP KOPERASI BARAT

Koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan tujuan untuk mengurusi kepentingan para anggotanya untuk menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Unsur-unsur positif konsep koperasi barat

·         Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antara anggota agar saling  membantu dan menguntungkan.

·         Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan untuk cadangan koperasi.

·         Hasil berupa keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

Dampak langsung koperasi terhadap anggota :

·         Promosi kegiatan ekonomi anggota.

·         Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi,pengembangan SDM, pengembangan keahlian bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota :

·         Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil.

·         Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang sewajarnya antara produsen dengan pelanggan dan memberi kesempatan yang sama pada perusahaan kecil.

KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi dikendalikan dan direncanakan oleh pemerintah dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan sosial.

KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Koperasi sudah berkembang dan mempunyai siri tersendiri yaitu campurtangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Dengan adanya campurtangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di indonesia membuatnya menjadi mirip dengan konsep sosialis. Konsep sosialis bertujuan untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi kepemilikan kolektif, sedangkan konsep negara berkembang yang ada di indonesia bertujuan utuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

LATAR BELAKANG TIMBULNYA KOPERASI

ALIRAN KOPERASI

Aliran Yardstick

·         Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian liberal.

·         Pemerintah tidak melakukan campurtangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat.

·         Pengaruh aliran ini sangat kuatterutama di negara-negara barat yang mana industri berkembang sangat pesat, seperti di Amerika Serikat, Swedia, Denmark, Jerman,dll.

Aliran Sosialis

·         Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyaratkat dan rakyat juga lebih mudah melalui organisasi koperasi.

·         Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

Aliran Pesemakmuran

·         Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

·         Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

·         Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “partnership atau kamitraan” dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI

Pada tahun 1844 di Rochdale Inggris lahirnya koperasi modern yang berkembang saat ini. Tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris mencapai 100 unit. Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS) dibentuk pada tahun 1862. Koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W.Raiffesen pada tahun 1818-1888. Koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze pada tahun 1808-1883. Dan pada tahun 1896 di London dibentuklah ICA (International Cooperative Alliance) jadilah suatu gerakan internasional. Sedangkan di Indonesia, koperasi dikenalkan oleh R.Aria Wiriatmadja pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kreditdengan tujuan membantu rakyatnya yang mempunyai hutang dengan rentenir. Koperasi ini berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan SDI. Menurut Drs. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia menyatakan bahwa koperasi adalah lembaga ekonomi yang sangat cocok di Indonesia karena sifat masyarakat yang kekeluargaan.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI di INDONESIA

Koperasi di Indonesia didirikan pertama kali di Leuwiliang pada tahun 1895 (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman-teman pegawai negeri melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank simpan pinjam tersebut seperti bank tabungan. Pada tahun 1920 diadakan Cooperative yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen yang bertugas menyelidiki apakan koperasi bermanfaat di Indonesia. 12 Juli 1947 diadakan kongres gerakan koperasi se-Jawa di Tasikmalaya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya pada tahun 1960, 1961 Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I)  untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1945 dimana prinsip Nasionalis Sosialis dan Komunis diterapkan di Koperasi dan melaksanakan Munaskop II di Jakarta. 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi.

Sumber : http://community.gunadarma.ac.id

PENGERTIAN E-COMMERCE
Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, “e-commerce is a part of e-business”.Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.
E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.
E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.
Istilah “perdagangan elektronik” telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik.
Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat “perdagangan web” — pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.
Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.
Manfaat E-Commerce :
· Revenue stream baru
· Market exposure, melebarkan jangkauan
· Menurunkan biaya
· Memperpendek waktu product cycle
· Meningkatkan customer loyality
· Meningkatkan value chain

Faktor kunci sukses dalam e-commerce

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk:

1. Menyediakan harga kompetitif
2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain.
7. Mempermudah kegiatan perdagangan

Masalah e-commerce

1. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan.
2. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini.

Aplikasi bisnis

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:

• E-mail dan Messaging
• Content Management Systems
• Dokumen, spreadsheet, database
• Akunting dan sistem keuangan
• Informasi pengiriman dan pemesanan
• Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
• Sistem pembayaran domestik dan internasional
• Newsgroup
• On-line Shopping
• Conferencing
• Online Banking 
•  
• sumber:http://wika1989.wordpress.com/2009/12/26/artikel-e-commerce/
• http://www.binushacker.net/definisi-ecommerce-e-commerce-www-kotadingin-cc-cc.html

Perdagangan Bebas dan Ancaman Laba

PERDAGANGAN BEBAS dan ANCAMAN LABA

Perdagangann Bebas yaitu situasi dimana arus lalu-lintas atau keluar masuk  barang jasa, dan manusia dari atau dan ke suatu negara didunia ini agar tidak mengalami hambatan dan dapat membuka peluang produk dalam negeri ke pasar internasional yang akan bersaing sebagai competitor. Dengan itu para pekerja juga dapat bekerja dengan mudah di Negara luar atau Negara asing.  Sisi positif dan Negatif dari perdagangan Bebas. sisi positif yang di peroleh dari perdagangan bebas adalah dalam era globalisasi ekonomi terjadi perdagangan bebas lintas negara dengan tujuan untuk memperluas perdagangan internasional sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan terbuka lebarnya lalu lintas investasi dan ekspor barang, dan akan berdampak pada lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Sisi negative yang di akibatkan oleh perdagangan bebas adalah banyak barang dari negara Luar yang masuk ke dalam Indonesia . Dan banyak pula masyarakat Indonesia yang menyukai produk Luar  karena memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Dalam hal ini, kita juga melihat di pasar produk dari Luar semakin banyak. Alhasil produk kita semakin sulit berkembang karena kurang laku. Inilah ancama yang dampaknya akan sangat besar.  Rendahnya daya saing produk dalam negeri dibandingkan dengan Negara Luar. Faktor utama penyebab rendahnya daya saing ini adalah tingginya harga bahan baku, rendahnya pasokan komponen, ketidakstabilan, dan tingginya harga energi.

Perdagangan Bebas Antara Ancaman dan Kebebasan Laba

Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia

Apa yang di maksud dengan angkatan kerja?

Angkatan Kerja yaitu penduduk indonesia yang suatu waktu siap dan bersedia untuk bekerja.  Dan angkatan kerja itu sendiri dapat mencalonkan dirinya di lapangan pekerjaan.

Banyak sekali warga indonesia yang  menjadi pengangguran dan di indonesia pun jumlah pengangguran sangat besar . Masalah ini di sebabkan karena ketidak cocokan keterampilan tenaga kerja yang di butuhkan perusahaan dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia, pergantian bidang pekerjaan. Kerugian yang ditrmbulkan pengangguran yaitu menurunnya tingkat produktifitas,tidak meratanya distribusi pendapatan nasional dan peningkatan biaya sosial. Di indonesia banyak sekali di bawah umur 15 tahun yang bekerja sebagai pengamen,padahal di bawah umur 15 tahun itu adalah belajar sedangkan umur yang sudah cukup  untuk dikatakan sebagai angkatan kerja banyak yang menjadi pengangguran karena di sebabkan malas untuk mencari pekerjaan, tidak mempunyai kreatifitas atau kemampuan dan ada juga yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya.

Untuk mengurangi pengangguran di Indonesia di perlukan beberapa cara yaitu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal, di adakannya program pendidikan dan pelatihan kerja, menyediakan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.

Angkatan Kerja dan Pengangguran

Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia

Apa yang di maksud dengan angkatan kerja?

Angkatan Kerja yaitu penduduk indonesia yang suatu waktu siap dan bersedia untuk bekerja.  Dan angkatan kerja itu sendiri dapat mencalonkan dirinya di lapangan pekerjaan.

Banyak sekali warga indonesia yang  menjadi pengangguran dan di indonesia pun jumlah pengangguran sangat besar . Masalah ini di sebabkan karena ketidak cocokan keterampilan tenaga kerja yang di butuhkan perusahaan dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia, pergantian bidang pekerjaan. Kerugian yang ditrmbulkan pengangguran yaitu menurunnya tingkat produktifitas,tidak meratanya distribusi pendapatan nasional dan peningkatan biaya sosial. Di indonesia banyak sekali di bawah umur 15 tahun yang bekerja sebagai pengamen,padahal di bawah umur 15 tahun itu adalah belajar sedangkan umur yang sudah cukup  untuk dikatakan sebagai angkatan kerja banyak yang menjadi pengangguran karena di sebabkan malas untuk mencari pekerjaan, tidak mempunyai kreatifitas atau kemampuan dan ada juga yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya.

Untuk mengurangi pengangguran di Indonesia di perlukan beberapa cara yaitu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal, di adakannya program pendidikan dan pelatihan kerja, menyediakan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.

Kebijaksanaan Pemerintah

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

1.  Kebijaksanaan Pemerintah

A.   Periode 1966 - 1969

Pada permulaan orde baru, program pemerintahan berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah terebut dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab dari kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut :

v  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

v  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

v  Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

B.    Periode Pelita I

Dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.

Kebijaksanaan pada periode Pelita 1 ini dimulai dengan :

v  Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import

v  Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

1.     Kestabilan harga bahan pokok

2.    Peningkatan nilai ekspor

3.    Kelancaran impor

4.    Penyebaran barang di dalam negeri

C.    Periode Pelita II

Dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja

D.   Periode Pelita III

Pelita III (Pembangunan Lima Tahun) ini dilaksanakan tanggal 1 April 1979-31 Maret 1984. Dalam Pelita III ini berisikan tentang pembangunan nasional jangka panjang tahap I setelah berhasil melewati kondisi politik pada masa sebelumnya.

Dalam pembangunannya, Pelita III lebih bepedoman pada “Trilogi Pembangunan” yang mempunyai suatu tujuan yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berikut ini adalah isi dari Trilogi Pembangunan:

v  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

v  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

v  Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu, Pelita III ini lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan lebih memperbanyak lagi industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Beberapa titikberat pembangunan tersebut adalah pemerataan yang dikenal dengan “Delapan Jalur Pemerataan” yang berisi:

1.     Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan

2.    Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan

3.    Pemerataan pembagian pendapatan.

4.    Pemerataan kesempatan kerja

5.    Pemerataan kesempatan berusaha

6.    Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

7.    Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air

8.    Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

E.    Periode Pelita IV

          Pelita IV ini dilaksanakan tanggal 1 April 1984-31Maret 1989. Pada periode Pelita IV ini, letak titikberatnya hampir sama dengan periode Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita III lebih menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan”. Selain itu, yang ditargetkan dalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan rumah untuk keluarga.

          Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia memproduksi beras 25,8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

     Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk periode ini:

1.     Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor nonmigas dan pengurangan biaya tinggi dengan;

a.    Pemberantasan pungutan liar (pungli)

b.    Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman

c.    Mempermudah prosedur kepabeanan

2.    Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor swasta di bidang ekspor dan penanam modal

3.    Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri

4.    Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, moneter, dan penanam modal dengan cara:

a.    Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

b.    Proteksi produksi yang lebih efisien

c.    Kebijakan penanam modal

5.    Paket Kebijakan 15 Januari 1987, peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas untuk meningkatkan ekspor nonmigas

6.    Dll

F.    Periode Pelita V

          Kebijakan pada periode ini lebih ditekankan pada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif untuk dilanjutkan ke Pembangunan Jangka Panjang tahap II karena Pelita V ini merupakan akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap I.

     Pada periode Pelita V ini, lebih menitikberatkan pada sektor:

1.     Pertanian

a.    Lebih meningkatkan produksi hasil pertanian

b.    Menetapkan swasembada pangan.

2.    Industri

a.    Menghasilkan barang ekspor

b.    Lebih banyak menyerap tenaga kerja

c.    Industri pengolahan hasil pertanian

d.    Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.

          Selanjutnya adalah menuju kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yaitu Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

2.  Kebijaksanaan Moneter

A.   Pengertian

Ada beberapa pengertian mengenai kebijakan moneter, yaitu :

a.    Kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu perkembangan pada aktivitas perekonomian yang berasal dari otoritas moneter di dalam suatu bentuk pengendalian agregat moneter

b.    Suatu proses yang memiliki tujuan untuk mengontrol persediaan uang dalam suatu negara agar lebih efektif dalam pemakaiannya

c.    Kebijakan yang memiliki tujuan menjaga suatu kestabilan ekonomi (contohnya dalam kesempatan kerja), dan agar dapat meraih keseimbangan internal (contohnya dalam pemerataan pembangunan) serta eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)

d.    Usaha dalam pertahanan kestabilan harga serta usaha pencapaian tingkat perekonomian suatu negara yang tinggi secara kontinu.

B.    Tujuan

Tujuannya antara lain sebagai berikut :

a.    Membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal

b.    Menjaga harga agar terus stabil

c.    Menjaga perekonomian negara agar tetap stabil

d.    Mengedarkan dan menyebarluaskan mata uang yang menjadi alat pertukaran dalam perekonomian negara

e.    Memperbaiki serta meningkatkan neraca Perdagangan Kerja Masyarakat

f.    Megembangkan peluang kerja agar pengangguran berkurang

g.    Distribusi likuiditas secara maksimal agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat terealisasi dalam berbagai sektor dan aspek ekonomi

h.    Membantu dalam hal penyeimbang kebutuhan likuiditas perekonomian dengan stabilitas pada tingkat harga.

C.    Penggolongan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibagi dan digolongkan menjadi :

a.    Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan Moneter Kontraktfi atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Contractive Policy, merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Biasanya dilakukan saat terjadi inflasi di suatu negara.

b.     Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan Moneter Ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Expansive Policy merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dan merupakan kebalikan dari Kebijakan Moneter Kontraktif. Penggunaan kebijakan ini biasanya dalam hal mengatasi banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara tersebut, serta saat suatu negara mengalami resesi.

D.   Aspek – aspek Yang Menentukan Penilaian Keberhasilan Kebijakan Moneter

Ada beberapa aspek yang membuat suatu kebijakan moneter dinilai berhasil atau tidak, yaitu :

a.    Peluang Kerja

b.    Kestabilan Harga

c.    Neraca Pembayaran Internasional

E.    Pelaksanaan Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilaksanakan dengan menjalankan instrumen – instrumen yang antara lain sebagai berikut :

a.    Rasio Cadangan Wajib

Atau dalam bahasa inggris disebut Reserve Requirement Ratio merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan langkah memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pemerintah. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menurunkan rasio cadangan wajib, begitupun sebaliknya

b.    Kredit Selektif

Merupakan usaha untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara meperketat hal pemberian kredit yang dilakukan Bank Sentral

c.    Fasilitas Diskonto

Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Discount Rate merupakan usaha mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral  pada bank umum.

d.    Himbauan Moral

Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Moral Persuasion merupakan suatu kebijakan moneter dengan tujuan mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memberian himbauan kepada pelaku – pelaku ekonomi.

e.    Operasi Pasar Terbuka

Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Open Market Operation adalah suatu upaya mengontrol jumlah uang yang beredar dengan cara membeli ataupun menjual surat berharga pemerintah atau goverment securities. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus membeli surat berharga pemerintah. Tetapi, sebaliknya. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakatnya.

f.    Politik Sanering

Politik ini hanya akan dilakukan jika keadaan perekonomian suatu negara mencapai hiper inflasi. Contoh konkritnya adalah pada tanggal 13 Desember  1965, Bank Indonesia pernah melakukan pemotongan uang dari Rp. 1000,00 menjadi hanya Rp. 1,00.

3.  Kebijaksanaan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah menyangkut hal penerimaan dan pengeluaran negara, dengan kata lain kebijakan fiskal untuk mendapatkan dana dan kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan pembangunan.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara dan pengeluaran Negara yang dapat diatur oleh kebijakan fiskal.

A.   Tujuan kebijakan fiskal

Untuk mempengaruhi jalannya perekonomiannya itu dengan cara mempebesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, pajak pemerintah yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan memperbesar tingkat kesempatan kerja .

B.     Kebijakan Fiskal dibedakan menjadi :

a.    Kebijakan Fiskal Ekspansioner : Peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian.

Tujuan : Untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran

b.    Kebijakan fiscal kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.

Tujuan : Untuk mengontrol Inflasi

c.    Kebijakan fiskal sisi penawaran : Kebijakan fiskal ini dapat secara langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat

C.     Masalah dalam kebijakan fiskal

v  Masalah waktu

v  Pertimbangan politis

v  Respon pelaku ekonomi dunia

v  Dampak Crowding-out

v  Kondisi perekonomian dunia

D.    Instrumen kebijakan fiskal

          Adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

E.     Macam kebijakan fiskal

a.    Kebijakan fiskal otomatis, meliputi :

·         Perubahan otomatis dalam penerimaan pajak

·         Asuransi pengangguran, kesejahteraan, dan transfer payment lainnya.

b.    Kebijakan fiskal bebas, meliputi :

·         Pekerjaan umum dan program pengeluaran pemerintah lainnya

·         Proyek padat karya

·         Tingkat pajak

·         Pekerjaan umum

F.     Indikator kebijakan fiskal

Dalam kebijakan fiskal, indikator yang dipakai adalah anggaran defisit yaitu selisih antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

 

G =Pengeluaran pemerintah

T = Pajak

Y = PendapatanNasional

R= Pengeluaran untuk transfer

4.  Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Kebijakan ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan lebih menekankan pengeluaran pemerintah. Seperti kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal akan berdampak pada perekonomian lewat pengeluaran negara, maupun penerimaan negara itu sendiri. Selain pengaruh dari anggaran defisitnya, yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran negara, Bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara serta jenis sumber penerimaan negara ternyata berpengaruh juga terhadap perekonomian suatu negara.

Di dalam perhitungan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),  jenis-jenis penerimaan yang dapat dikatakan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran negara. Dan yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dari hasil perhitungaan tersebut akan diperoleh besarnya surplus APBN dan digunakan untuk membayar hutang pemerintah.

Kebijakan ekonomi yang mengatur jumlah uang beredar agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi dan peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan kebijakan moneter di tunjukkan agar jumlah likuiditasnya dalam jumlah yang tepat sehingga transaksi perdagangan pun menjadi lancar tanpa menyebabkan timbulnya tekanan inflasi.

5.  Kebijaksanaan Subsidi BBM

Penerimaan Negara dari minyak nasional habis untuk subsidi harga bbm . padahal penerimaan migas itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan menuntaskan kemiskinan di Indonesia ini. Dan asumsi produksi minyak sebesar 930.000 barrel per hari dan harga minyak 105 dollar AS per barrel dengan kurs Rp 9.000 per dollar. Hal ini berarti pendapatan pemerintah mencapai Rp205 triliun.

Sementara subsidi bbm dengan asumsi harga bbm naik Rp1500 per liter untuk harga minyak dan 105 dollar AS per barrel adalah 137 triliun. Jika harga bbm tidak naik , maka subsidinya Rp178 triliun.

Dengan asumsi seperti itu pendapatan pemerintah dari minyak hampir habis, sisamya hanya Rp 8 triliun, untuk subsidi harga bbm apabila harga bbm dinaikkan Rp 1.500 per liter. Tetapi jika harga minyak dinaikkan maka akan berkurang Rp 33 triliun.

Asumsi harga minyak 90 dollar AS (APBN 2012) butuh subsidi Rp 123 triliun. Yang berarti “ kenaikan harga minyak 15 dollar AS per barrel mengakibatkan subsidi Rp 55 triliun atau setiap kenaikan harga minyak 1 dollar AS per barrel mengakibatkan deficit Rp 3.67 triliun.

Untuk itu pengurangan subsidi bbm perlu dilakukan agar penerimaan migas bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Dan seharusnya pemberantasan korupsi juga harus sangat ditegakkan agar tidak adanya penyelewengan biaya subsidi ini,karena tidak banyak rakyat kecil yang belum merasakan subsidi bbm tersebut.

Sumber :

1.     http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

2.    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/kebijaksanaan-perekonomian-indonesia-selama-periode-1966-sampai-dengan-pelita-vi/

3.    http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998)

4.    http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

5.    http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

6.    http://choirunnisa90.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal.html

7.    http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal

8.    http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kebijakan_fiskal_moneter/bab2-kebijakan_fiskal.pdf

9.    http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya

10. http://fadilfadilblogspotcom-alpachino.blogspot.com/2011/04/kebijakan-fiskal-dan-moneter-sektor.html

11.  www.kompas.com

12. http://www.google.co.id/imgres?q=Kebijaksanaan+pemerintah&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=2BWfRvDOLmmY9M:&imgrefurl=http://henikaweningwening.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah.html&docid=Pc3gFCmqoDZVRM&imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMmGIiAvQBEEWn18qR9EF_zXoaGohwhj8q9nSxBCLGZ0bD4yIIvTyOFSIobKw7wgs-9wbuBmBUl6WxqoiHXyT2tAAUD5Qzdv_GmxKyzQdRh7C6A3Mb_1QloaNOWE0eRKbUZHD83Tz5Ivay/s1600/wp-money.jpg&w=500&h=375&ei=FfaGT_jQF4nJmAWm_JGwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=728&vpy=326&dur=2513&hovh=194&hovw=259&tx=97&ty=66&sig=116987469431638100432&page=1&tbnh=156&tbnw=191&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:0,i:85

13. http://www.google.co.id/imgres?q=kebijaksanaan+moneter&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=U3u1Set0fHpwPM:&imgrefurl=http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/05/29/kebijakan-ekonomi-kebijakan-moneter-dan-fiskal/&docid=CPtaoOOvWCvo3M&imgurl=http://riyanikusuma.files.wordpress.com/2011/05/central_banks_monetary_policy.jpg&w=400&h=266&ei=R3aKT6acLonMrQey0om0Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=158&dur=4335&hovh=183&hovw=275&tx=94&ty=79&sig=116987469431638100432&page=1&tbnh=118&tbnw=177&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:64

14. http://www.google.co.id/imgres?q=kebijaksanaan+fiskal&um=1&hl=id&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=lOeaDLf73NlkyM:&imgrefurl=http://hmjm-revo-feundip.blogspot.com/2009/07/sekilas-tentang-stimulus-fiskal.html&docid=Ci4OQa7l7BlHkM&imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSlYjtXhgoWJE_WLcLWIIfGjR13BJtYHzchWQK3KQBnpmVG-E1lX4YQf8iooMUvB_jd1PY0-hIkGTLs-M4DObuGEFO6zQE7tvhNa0sEAemYENnZiSYR8MtbBU5MghFJcW63-FuRqKLXURd/s320/DPR-Setuju-Batalkan-Stimulus-Fiskal-Depdag-2009.jpg&w=320&h=240&ei=DneKT6jtMsLhrAfLpLnNCw&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=83&dur=2741&hovh=192&hovw=256&tx=114&ty=91&sig=116987469431638100432&page=1&tbnh=150&tbnw=200&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:9,s:0,i:80

15. http://ericktecno.com/wp-content/uploads/ekonomi.jpeg

16. http://www.google.co.id/imgres?q=kebijaksanaan+subsidi+bbm&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=NmUTVlTzP6lPaM:&imgrefurl=http://www.suaraberita.com/read/opini/2012/1/17/pembatasan-subsidi-bbm-memberi-celah-penyelewengan&docid=DDJCKosMS7qPrM&imgurl=http://www.suaraberita.com/gambar/subsidi-BBM_1.jpg&w=292&h=400&ei=uf2GT43EKauXmQWH4Py3Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=442&vpy=234&dur=2388&hovh=263&hovw=192&tx=93&ty=112&sig=116987469431638100432&page=2&tbnh=137&tbnw=100&start=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:12,i:109

Disusun Oleh :

1.     Andi Kartika Merdeka Nudawati (20211736)

2.    Fairuz Dyasano Putri (29211081)

3.    Mega Puspitawati (27211837)

4.    Putri Arumdyah Lestari (25211634)

5.    Raycard Destion Daniel (25211919)

6.    Sharfina Meizaningrum (26211727)